Isu Transparansi Gaji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali memicu perdebatan sengit di ruang publik, menuntut para legislator untuk lebih terbuka mengenai pendapatan bulanan mereka. Desakan ini merupakan bagian dari Tuntutan Transparansi yang lebih luas dari masyarakat sipil mengenai penggunaan Kondisi Fiskal Negara dan gaji pejabat publik. Dalam menanggapi polemik yang semakin memanas ini, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima PDIP, memberikan jawaban yang menarik, menekankan perlunya melihat gaji dalam konteks Akuntabilitas Publik dan bukan sekadar angka nominal. Perdebatan mengenai Transparansi Gaji Dewan ini menjadi barometer bagi Akuntabilitas Publik di lembaga legislatif.
Aria Bima PDIP dalam wawancara khusus pada hari Selasa, 30 September 2025, menanggapi kritik bahwa gaji dan tunjangan anggota dewan terlampau besar. Ia menegaskan bahwa informasi mengenai gaji pokok dan tunjangan resmi anggota dewan sudah tersedia dan dapat diakses melalui dokumen APBN dan publikasi Sekretariat Jenderal DPR RI. Menurutnya, masalah utama bukan terletak pada nominal gaji pokok, yang ia sebut masih dalam batas wajar sesuai standar Kondisi Fiskal Negara, melainkan pada berbagai tunjangan tidak terduga dan fasilitas non-gaji yang seringkali disalahartikan atau tidak tercatat secara rinci. Pernyataan Aria Bima PDIP ini secara tidak langsung mengakui adanya kerumitan dalam pengungkapan total remunerasi.
Ia menekankan bahwa Transparansi Gaji Dewan harus dilihat sebagai bagian dari prinsip Akuntabilitas Publik yang lebih besar. Legislator, menurutnya, harus bertanggung jawab atas kinerja dan penggunaan anggaran operasional, bukan hanya gaji pribadi. Sebagai contoh, Aria Bima PDIP menyarankan agar DPR mempublikasikan secara lebih detail laporan penggunaan dana kunjungan kerja dan reses setiap anggota, yang merupakan komponen pengeluaran terbesar di luar gaji. Hal ini sejalan dengan Tuntutan Transparansi publik agar fokus beralih dari sekadar gaji ke pertanggungjawaban dana yang jauh lebih besar.
Untuk memperkuat Akuntabilitas Publik, Aria Bima PDIP mengusulkan agar DPR membentuk tim audit independen yang bertugas meninjau secara berkala semua komponen pendapatan dan fasilitas dewan, serta hasilnya dipublikasikan pada bulan Januari setiap tahun. Langkah ini, jika direalisasikan, akan menjadi Pendekatan Inovatif untuk menyelesaikan masalah Transparansi Gaji Dewan secara tuntas dan komprehensif. Ia juga menambahkan bahwa komitmennya terhadap Tuntutan Transparansi adalah mutlak, asalkan hal tersebut tidak mengganggu fungsi legislasi utama anggota dewan. Dengan membuka pintu bagi audit independen, Aria Bima PDIP berharap perdebatan sengit mengenai Transparansi Gaji Dewan dapat segera diakhiri dengan solusi yang memenuhi ekspektasi masyarakat.