Banjir kiriman adalah fenomena hidrologi yang seringkali menjadi masalah lintas batas administratif. Peristiwa ini terjadi ketika curah hujan di satu wilayah (hulu) menyebabkan aliran air yang besar dan cepat menggenangi wilayah lain (hilir). Pemicu utama dari intensitas banjir ini sering kali adalah Pembangunan di Daerah hulu yang tidak memperhatikan aspek konservasi lingkungan. Aktivitas pembangunan telah mengubah tata guna lahan secara drastis.
Pembangunan di Daerah hulu yang masif, khususnya pembangunan permukiman, industri, dan infrastruktur, seringkali mengurangi area resapan air alami. Lahan hijau yang tadinya berfungsi sebagai spons alami digantikan oleh permukaan kedap air seperti beton dan aspal. Akibatnya, air hujan tidak dapat meresap ke dalam tanah dan langsung mengalir deras ke sistem sungai atau saluran drainase, menuju wilayah hilir.
Selain itu, Pembangunan di Daerah pegunungan atau perbukitan sering melibatkan deforestasi dan perubahan lereng. Hilangnya vegetasi penahan tanah dan akar pohon menyebabkan tanah menjadi gembur dan mudah terbawa erosi. Sedimen ini kemudian menumpuk di dasar sungai di wilayah hilir. Akumulasi sedimen tersebut mendangkalkan sungai dan mengurangi kapasitas tampung, sehingga memicu luapan air yang cepat.
Masalah Pembangunan di Daerah ini seringkali diperparah oleh koordinasi tata ruang yang lemah antar-wilayah. Keputusan pembangunan di hulu sering tidak mempertimbangkan efek dominonya terhadap wilayah hilir. Diperlukan integrasi perencanaan tata ruang dan sistem drainase secara komprehensif, melibatkan semua wilayah yang berada dalam satu Daerah Aliran Sungai (DAS) yang sama, untuk mitigasi yang efektif.
Fenomena banjir kiriman ini menyoroti perlunya tanggung jawab lingkungan bersama. Wilayah hulu memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan ekologis agar tidak merugikan wilayah hilir. Implementasi kebijakan yang mewajibkan penyediaan kolam retensi, sumur resapan, dan ruang terbuka hijau di setiap proyek Pembangunan di Daerah hulu adalah langkah mitigasi yang tidak bisa ditunda.
Solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir kiriman harus berbasis DAS, bukan batas administrasi. Melalui kerjasama antar-daerah dan penegakan hukum lingkungan yang ketat terkait Pembangunan di Daerah, dampak buruk banjir kiriman dapat diminimalisir. Upaya kolektif ini penting untuk melindungi infrastruktur, ekonomi, dan keselamatan jutaan penduduk di wilayah hilir yang rentan.